Dana sebesar Rp300 miliar untuk Sumbar

Pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk membangun sejumlah gedung yang hancur diguncang gempa 7,9 Skala Richter pada akhir September 2009 lalu.

Dana yang diberikan sebesar Rp300 miliar dan akan digunakan untuk membangun enam gedung pemerintah daerah yang rusak, dan hingga kini masih terbengkalai.
Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumbar, Suprapto, pembangunan akan dimulai setelah turun persetujuan dari Kementerian Keuangan.
"Bisa dimulai setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan Kementerian Keuangan," ujar Suprapto, Kamis, 8 September2011.

Enam gedung yang akan dibangun itu adalah gedung Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pasar Raya Padang, Bappeda Sumbar, Escape Building di komplek kantor Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, dan RSUP M. Djamil. RS M Djamil dan gedung Polda Sumbar bakal tertunda pembangunannya, karena belum menyelesaikan Detail Enginering Design (DED).

"Dana bantuan Arab ini sedianya digunakan untuk prmbuatan DED. Namun, empat gedung perkantoran lain--Kejati Sumbar, Pasar Raya Padang, Bappeda, Escape Building--sudah menyelesaikan desain," kata Suprapto.

Gedung-gedung itu akan dirancang untuk mengurangi risiko bencana, didesain khusus dengan prinsip seismic base isolation yang diyakini aman dari gempa di atas 8 SR.

"Pembangunan RSUP M. Djamil, Escape Building di lingkungan Pemprov, dan Dinas Prasjal, dirancang mampu menerima guncangan gempa berkekuatan 10 SR," katanya.

Bukan hanya digunakan untuk mendanai pembangunan gedung, dana bantuan Arab Saudi ini juga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUP M Djamil.

Usai gempa 2009 yang menewaskan seribuan orang, pembangunan sejumlah gedung pemerintah masih terbengkalai sampai sekarang. Gedung rawat jalan RSUP M Djamil menyisakan tanah kosong usai dirubuhkan. Sejumlah gedung di kompleks rumah sakit tersebut masih tampak retak parah.
Gedung Kejati Sumbar di Jl. Raden Saleh sudah diratakan dengan tanah. Operasional Kejati Sumbar dipindah ke rumah dinas Kajati di Jalan Pancasila. Hal serupa juga terjadi pada sejumlah bangunan pemerintah lain di Padang. (Laporan: Eri Naldi, Padang | kd)
• VIVAnews