Mufti Saudi: Perayaan Hari Nasional untuk Bersyukur

Mufti Umum Kerajaan Saudi, Syeikh Abdul Aziz Ali As Syaikh memperingatkan akan perilaku buruk yang dilakukan dalam perayaan-perayaan hari nasional, sebagaimana dilansir media lokal Saudi okaz.com.sa., Jumat (23/9).

Kepada media lokal tersebut, Ketua Hai’ah Kibar Al Ulama ini menyatakan, “Tidak semestinya mengubah yaum al wathani (hari nasional) menjadi hari yang diisi dengan perbuatan yang tidak benar, yang tidak pantas bagi para pemuda negeri Al Haramain.”

Beliau melanjutkan, “Wajib menjadikan hari ini sebagai hari untuk bersyukur dan merenung mengenai nikmat Allah serta memperbanyak syukur atas kenikmatan aman kepada Allah.”

Mufti merujuk kapada perkataan Raja Abdullah agar menjadikan perayaan hari nasional ini dengan ekspresi yang mencerminkan sifat anak bangsa yang memiliki akhlak baik.

Mufti juga memberi nasihat kepada para pemuda untuk konsisten dengan adab Islam dan memperbanyak syukur di hari ini, dan menegaskan bahwa cinta tanah air tidak hanya sebatas dengan perkataan, namun juga dengan perbuatan.

Namun, sikap mufti ini terhadap yaum al wathani berbeda dengan fatwa mufti Saudi sebelumnya, Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan Al Lajnah Ad Daimah dalam fatwa no. 9402 saat itu, yang menilai bahwa perayaan hari nasional merupakan bentuk tasyabuh terhadap orang kafir dan termasuk bid’ah.

Sebagaimana diketahui bahwa yaum al wathani, yang diperingati pada tanggal 23 September dirayakan untuk memperingati penyatuan kerajaan pada 21 Jumadil Ula 1351 H (1932) di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz.*                                  

Hidayatullah.com--
Sumber : okaz.com.sa
Rep: Thoriq
Red: Syaiful Irwan

Lima Pelacur Indonesia Ditangkap di Mekah

Mekah - Komisi Investigasi dan Penuntutan (PIC) Arab Saudi, Selasa, 20 September 2011, menyidik 11 warga asing yang diduga melakukan praktik pelacuran di Distrik Al-Khansa, Mekah, saat musim haji dan umrah.

Pejabat setempat mengatakan, kelompok itu terdiri dari enam pria Bangladesh dan lima pelacur Indonesia. "Mereka disergap petugas setelah dikuntit selama beberapa kali."

Polisi menjelaskan, praktik pelacuran itu berlangsung mulus berkat bantuan satpam gedung dengan mengutip bayaran SR 200 (Rp 500 ribu) semalam terhadap pelanggan.

Juru bicara Kepolisian Mekah, Letnan Kolonel Zaki Al-Rihaili, mengatakan para pelaku praktik mesum itu akan dikirimkan ke kantor Kepolisian Al-Maabdah sebelum mereka diserahkan ke PIC untuk disidik dan dikirimkan ke pengadilan.

Arab Saudi tak hanya menggiurkan bagi penduduk dunia untuk mencari rezeki halal dan negara tujuan ibadah haji, melainkan juga memikat germo dan pelacur Afrika.

Dalam laporannya 15 Januari 2008, situs Moderghana.com, menyebutkan bahwa banyak perempuan Ghana di musim haji bergabung dengan rekan-rekannya dari Nigeria di Arab Saudi. Mereka bukan mau menjalankan ibadah, melainkan menjadi pelacur. "Meskipun di sana hukum Islam diterapkan secara ketat, mereka tak peduli."

ARAB NEWS | CA

Upaya Palestina Mendapat Keanggotaan Penuh PBB Jalan Terjal Menuju Merdeka

Oleh A. SAFRIL MUBAH*

UPAYA Palestina mendapat keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal menemui jalan terjal. Amerika Serikat (AS) dan Israel hampir pasti menolak proposal Palestina yang rencananya dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat besok (23/9). Bahkan, AS mengancam akan menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB jika ternyata mayoritas negara anggota PBB menyetujui usul Palestina.
AS menganggap langkah Palestina itu mengingkari peta jalan (road map) perdamaian yang telah digagas kuartet AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB pada 2002. Road map tersebut berisi tiga tahap yang harus ditempuh Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian abadi.
Pertama, pada Mei 2003, Palestina harus menghentikan semua bentuk kekerasan dan Israel menghentikan pembangunan permukiman. Kedua, Juni–Desember 2003, konferensi internasional pertama diadakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan perumusan batas negara Palestina. Ketiga, pada 2004–2005, konferensi internasional kedua diselenggarakan untuk finalisasi batas antarnegara dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
Namun, realitanya, road map tersebut tidak berjalan mulus. Jalan menuju perdamaian terhenti pada tahap pertama karena Israel hingga kini masih terus membangun dan memperluas permukiman dengan mencaplok wilayah Palestina. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Mahmoud Abbas untuk mengajukan usul keanggotaan penuh Palestina di PBB. Harapannya, dengan menjadi anggota penuh PBB, negara Palestina merdeka dapat dengan mudah direalisasikan daripada mengikuti kemauan kuartet untuk melanjutkan negosiasi yang dirasa lebih menguntungkan Israel.

Posisi Tawar
Jika usul tersebut disetujui, bisa dipastikan posisi tawar Palestina akan meningkat. Selama ini, Palestina hanya diakui sebagai entitas dengan status pengamat tanpa hak suara di PBB. Dengan status itu, mereka tidak pernah dianggap sebagai negara seperti halnya 193 anggota PBB lainnya. Akibatnya, otoritas Palestina nyaris tak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan internasional lain, terutama dengan Israel.
Berbagai macam perundingan yang diadakan menghasilkan kesepakatan timpang yang lebih mengakomodasi kepentingan Israel sebagai negara berdaulat daripada Palestina yang hanyalah entitas kecil tanpa kedaulatan. Ketika Israel melanggar perjanjian, misalnya dengan merebut tanah orang-orang Palestina untuk dimanfaatkan sebagai permukiman, Palestina tidak punya hak untuk mengadukan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Internasional. Sebaliknya, Israel bisa bersuara lantang di berbagai forum dunia ketika orang-orang Palestina melawan militer Israel yang merebut hak-hak mereka.
Ketimpangan itulah yang tidak ingin diderita Palestina pada masa depan. Bagi Abbas, pengakuan PBB merupakan syarat mutlak untuk menempatkan Palestina sejajar dengan Israel dan negara-negara lain. Dengan berdiri sama tinggi, Palestina bakal memiliki kekuatan lebih besar untuk menuntut hak-hak yang direbut Israel. Kondisi itulah yang sesungguhnya dikhawatirkan AS dan Israel.
Dua negara tersebut tidak ingin daya tawar Palestina semakin kuat dalam proses negosiasi. Mereka berkepentingan untuk terus membuat Palestina tidak berdaya selama masih berunding dengan Israel. Mereka takut, jika Palestina semakin kuat, tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap Israel bakal sulit dihadang. Salah satu tuntutan itu adalah pengembalian wilayah Palestina sesuai dengan batas teritorial 1967.
Sampai kapan pun, Israel tidak akan mau mengembalikan wilayah seperti yang disepakati pada 1967 tersebut. Israel telah merasa sangat aman dan nyaman dengan wilayahnya sekarang yang banyak menganeksasi wilayah Palestina pasca-1967. Wilayah Israel tidak bakal terusik selama Palestina tetap berstatus bukan negara. Karena itu, Israel pasti menggunakan segala cara untuk menghadang jalan Palestina menjadi anggota penuh di PBB.

Dukungan Dunia
Di tengah ancaman veto AS, dukungan dunia tentu sangat diharapkan Palestina. Sekarang merupakan momentum bagi negara-negara di dunia untuk mendukung Palestina mencapai cita-cita sebagai negara merdeka. Israel kini sedang melemah setelah ditinggal Mesir dan Turki yang merupakan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Peralihan kekuasaan di Mesir dari Hosni Mubarak ke Omar Sulaiman telah semakin menjauhkan hubungan Mesir dan Israel yang semula sangat dekat sejak perjanjian Camp David 1979. Keengganan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk meminta maaf atas penyerangan terhadap misi kemanusiaan Mavi Marmara berdampak pada keputusan Turki untuk menarik mundur duta besarnya di Israel. Selain itu, Arab Saudi yang selama ini selalu mengikuti kemauan AS telah memberikan sinyal mendukung proposal Palestina.
Di luar negara-negara itu, masyarakat internasional sesungguhnya juga mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut terbaca dari jajak pendapat yang dilakukan BBC di 19 negara pada Juli–Agustus 2011. Survei via telepon itu mencatat adanya 49 persen warga dunia yang mendukung dan 21 persen yang menolak Palestina merdeka. Hanya, polling tersebut tidak akan ada artinya tanpa upaya serius dari negara-negara untuk meredam rencana AS menggunakan hak vetonya di DK PBB.
Karena itu, tindakan mendesak yang perlu dilakukan negara-negara pendukung Palestina saat ini adalah mengintensifkan lobi untuk meraup dukungan suara mayoritas di sidang Majelis Umum PBB. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara besar yang selama ini mendukung perjuangan Palestina harus berdiri di garda terdepan untuk merealisasikan misi tersebut. Tidak cukup hanya berkomentar, para diplomat Indonesia harus memanfaatkan posisi negara ini sebagai ketua ASEAN dan anggota G-20 untuk memengaruhi negara-negara lain agar menyetujui usul keanggotaan penuh Palestina di PBB.
www.radarjogja.co.id

Mahmoud Abbas menyampaikan terima kasih kepada Raja Arab Saudi

 

GAZA - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan terima kasih kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz yang memberikan USD200 juta atau sekira Rp1,7 triliun ke Otoritas Palestina.

Stasiun Radio Suara Palestina mengutip pernyataan Abbas yang saat ini berada di Kota New York, Amerika Serikat (AS). Abbasmenyampaikan penghargaan atas dukungan finansial Arab Saudi ke Otoritas Palestina.

Tak hanya memberi uang, Arab Saudi juga menyatakan dukungan kepada Palestina dalam mendapatkan pengakuan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengakuan kemerdekaan berdasarkan garis batas 1967 yang menjadikan Kota Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Demikian seperti diberitakan Kuna, Selasa (20/9/2011).

Palestina saat ini tengah mengalami krisis finansial. Para pejabat Otoritas Palestina mengatakan, mereka sering tidak dapat menggaji para pegawai karena minimnya dana.

Suntikan dana yang diberikan oleh Arab Saudi kiranya sangat membantu Palestina dalam menyejahterakan masyarakat.

Selain pendukung Palestina, Arab Saudi juga sudah menekan Amerika Serikat (AS) agar tidak menjadi racun dalam masalah Palestina.

Arab Saudi, lewat diplomat seniornya, Pangeran Turki Al Faisal mengancam AS tetap menggunakan hak veto. Arab Saudi tidak akan bekerja sama lagi dengan AS. Negara kaya minyak itu juga menyoroti aktivitas Israel yang dianggap sebagai perusak situasi keamanan di Timur Tengah.(rhs)