 |
|
Muslimah dengan burka
|
REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Komite Keamanan Arab Saudi tidak mau
mengambil risiko membiarkan kelompok terorisme memanfaatkan longgarnya
pemeriksaan terhadap perempuan. Untuk itu, Komite meminta pertimbangan
kepada Dewan Syura terkait kemungkinan prosedur melepas burka dalam
pemeriksaan.
Akan tetapi dalam amar putusannya, Ahad (4/11) lalu, Dewan Syura menerima usulan pemerintah dari komite keamanan. Alasannya, tradisi burka harus dijaga kendati demi alasan keamanan.
"Ini rekomendasi dari komite keamanan. Pada dasarnya tidak ada yang memaksa perempuan Saudi mengungkapkan wajahnya atas dasar aturan yang berlaku," komentar Anggota komite Pendidikan dan Penelitian, Abdul Rahman Al-Anad, seperti dikutip Arabnews, Selasa (6/11).
Meskipun demikian, Dewan Syuro menerima usulan lain seperti penggunaan teknologi sidik jari sebagai pengganti petugas keamanan perempuan. Dewan juga menyetujui alternatif lain penggunaan identitas khusus.
Komite Keamanan dalam klausul amandemen ke-67 dari peraturan Status Sipil (Aturan Kerajaan No.7/M 22/12/1986), mewajibkan warga negara Saudi yang berusia 15 tahun ke atas untuk memiliki kartu identitas nasional yang terpisah. Amandemen lain, perempuan Saudi wajib memiliki kartu identitas secara bertahap dengan kurun waktu tak lebih dari 7 tahun.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan diberi wewenang untuk mengesahkan KTP khusus perempuan Saudi. KTP tersebut akan dipergunakan untuk penerimaan mahasiswa, perekrutan pekerjaan, asuransi dan paspor.
Akan tetapi dalam amar putusannya, Ahad (4/11) lalu, Dewan Syura menerima usulan pemerintah dari komite keamanan. Alasannya, tradisi burka harus dijaga kendati demi alasan keamanan.
"Ini rekomendasi dari komite keamanan. Pada dasarnya tidak ada yang memaksa perempuan Saudi mengungkapkan wajahnya atas dasar aturan yang berlaku," komentar Anggota komite Pendidikan dan Penelitian, Abdul Rahman Al-Anad, seperti dikutip Arabnews, Selasa (6/11).
Meskipun demikian, Dewan Syuro menerima usulan lain seperti penggunaan teknologi sidik jari sebagai pengganti petugas keamanan perempuan. Dewan juga menyetujui alternatif lain penggunaan identitas khusus.
Komite Keamanan dalam klausul amandemen ke-67 dari peraturan Status Sipil (Aturan Kerajaan No.7/M 22/12/1986), mewajibkan warga negara Saudi yang berusia 15 tahun ke atas untuk memiliki kartu identitas nasional yang terpisah. Amandemen lain, perempuan Saudi wajib memiliki kartu identitas secara bertahap dengan kurun waktu tak lebih dari 7 tahun.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan diberi wewenang untuk mengesahkan KTP khusus perempuan Saudi. KTP tersebut akan dipergunakan untuk penerimaan mahasiswa, perekrutan pekerjaan, asuransi dan paspor.
Artikel Terkait:
Hukum
- Yaum Wathoni
- Syiah Hidup Aman & Nyaman di Saudi
- Siapakah Wahabi?
- Raja Arab Saudi Ampuni 141 TKI Bermasalah
- Catatan Qishash (Hukuman Mati) di Saudi Arabia tahun 2013
- Toko Lingerie Saudi Jadi Area Khusus Wanita
- HUKUM KELUARGA ISLAM (FAMILY OF LAW) DI SAUDI ARABIA
- Hari Valentine Di Arab Saudi
- Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba
- NORMA-NORMA PENTING SEBELUM MENJATUHKAN VONIS KAFIR
Teroris
- Saudi Bebaskan 166 Anggota Al-Qaeda Dan Militan Yang Sudah Bertobat
- Membajak Salafi
- Saudi Berhasil Luruskan Pemahaman 3.000 Ektremis
- BENARKAH KHAWARIJ MUNCUL DARI NAJD ARAB SAUDI??
- Arab Saudi bantah terlibat dalam serangan udara ke Yaman
- 2 Penjaga Perbatasan Saudi Tewas dalam Serangan di Wilayah Selatan
- Imam Besar Saudi: Kecam Filmnya, Bukan Serang yang Tak Bersalah!
- Nasehat HABIB-HABIB WAHABI kepada HABIB-HABIB SUFI+ SYI'AH
- Nasehat DR Said Aqiel Siradj, MA untuk Ketua PBNU Kiyai Haji Said Aqiel Siradj
No comments:
Post a Comment