TEMPO Interaktif, Dubai
- Bekas diplomat top Arab Saudi di Amerika Serikat menyerukan agar
Washington mendukung keinginan Palestina menjadi negara merdeka dalam
Sidang Umum Dewan Keamanan PBB, pekan depan.
"Jika tidak ingin kehilangan kredibilitasnya di dunia Arab, maka mau tak mau Amerika Serikat harus memberikan dukungan," ujarnya.
Palestina telah mengajukan lamaran menjadi negara merdeka dalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB yang akan digelar pekan depan. Selain itu, Palestina juga berkeinginan menjadi anggota tetap PBB, bukan lagi sebagai peninjau dalam setiap persidangan.
Namun keinginan itu bakal terancam bubar karena Amerika Serikat akan memvetonya. Negeri adikuasa itu, empat hari lalu, bersumpah akan menjegal keinginan tersebut dengan cara menggunakan hak veto.
"Hampir seluruh negara-negara Arab bergolak, hubungan khusus antara Arab Saudi dan Amerika Serikat bakal terganggu oleh sikap mayoritas rakyat Arab dan negara-negara muslim karena ketidakadilan terhadap keinginan rakyat Palestina," tulis Pengeran Turki al-Faisal, bekas Kepala Intelijen Arab Saudi dan Duta Besar di Amerika Serikat, di New York Times edisi Senin kemarin.
"Rakyat Amerika mendukung kemerdekaan Palestina, sedangkan veto bakal memiliki konsekuensi negatif," tulisnya.
"Dalam kasus ini, hubungan baik Amerika Serikat dan Saudi bakal rusak, termasuk dengan dunia Islam. Oleh sebab itu, Amerika Serikat perlu mempertimbangkan sikapnya jika tidak ingin kehilangan hubungan dengan dunia Islam, Iran, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan (Timur Tengah). Marilah Amerika Serikat segera mengambil sikap yang adil dan damai."
Pangeran Turki juga mengatakan jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan haknya, maka lihatlah bahwa Arab Saudi tidak akan lagi memperpanjang kerja sama dengan Amerika Serikat dalam banyak hal. "Rakyat Palestina membutuhkan negara yang merdeka."
"Jika tidak ingin kehilangan kredibilitasnya di dunia Arab, maka mau tak mau Amerika Serikat harus memberikan dukungan," ujarnya.
Palestina telah mengajukan lamaran menjadi negara merdeka dalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB yang akan digelar pekan depan. Selain itu, Palestina juga berkeinginan menjadi anggota tetap PBB, bukan lagi sebagai peninjau dalam setiap persidangan.
Namun keinginan itu bakal terancam bubar karena Amerika Serikat akan memvetonya. Negeri adikuasa itu, empat hari lalu, bersumpah akan menjegal keinginan tersebut dengan cara menggunakan hak veto.
"Hampir seluruh negara-negara Arab bergolak, hubungan khusus antara Arab Saudi dan Amerika Serikat bakal terganggu oleh sikap mayoritas rakyat Arab dan negara-negara muslim karena ketidakadilan terhadap keinginan rakyat Palestina," tulis Pengeran Turki al-Faisal, bekas Kepala Intelijen Arab Saudi dan Duta Besar di Amerika Serikat, di New York Times edisi Senin kemarin.
"Rakyat Amerika mendukung kemerdekaan Palestina, sedangkan veto bakal memiliki konsekuensi negatif," tulisnya.
"Dalam kasus ini, hubungan baik Amerika Serikat dan Saudi bakal rusak, termasuk dengan dunia Islam. Oleh sebab itu, Amerika Serikat perlu mempertimbangkan sikapnya jika tidak ingin kehilangan hubungan dengan dunia Islam, Iran, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan (Timur Tengah). Marilah Amerika Serikat segera mengambil sikap yang adil dan damai."
Pangeran Turki juga mengatakan jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan haknya, maka lihatlah bahwa Arab Saudi tidak akan lagi memperpanjang kerja sama dengan Amerika Serikat dalam banyak hal. "Rakyat Palestina membutuhkan negara yang merdeka."
YERUSALEM - Para petinggi di Palestina tetap
ingin meminta keanggotaan penuh sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) meski Amerika Serikat (AS) akan memveto upaya
Palestina.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahkan akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang memperbaharui status keanggotaan Palestina di PBB.
"Kami ingin mendapat keanggotaan penuh, dan meminta resolusi kepada DK PBB," ujar Abbas, seperti dikutip The State, Rabu (14/9/2011).
Saat ini, status Palestina di PBB adalah sebagai negara pengamat dan status ini merupakan status terendah dalam keanggotaan PBB. dengan status ini, palestina tidak diberikan hak voting.
Tindakan Palestina yang hendak memperbaharui statusnya di PBB dikecam oleh Israel, dan Israel menyatakan tindakan Palestina adalah unilateral dan melanggar Kesepakatan Oslo 1993.
"Perdamaian hanya akan dicapai lewat negosiasi, bukan secara unilateral," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel juga mengancam akan melakukan tindakan bila Palestina mencoba untuk meminta keanggotaan penuh di PBB. Sementara itu, Presiden AS Barack Obama juga akan mencetuskan hak vetonya terhadap langkah Palestina.
Di tengah ketegangan dalam kasus status Palestina, Rusia, Turki, dan Arab Saudi tampil sebagai pendukung Palestina. Turki bahkan menegaskan, pengakuan berdirinya negara Palestina adalah sebuah keharusan, bukan sebagai pilihan.
Rusia yang sejak dulu menjadi mitra bagi Palestina juga menyatakan akan selalu mendukung Palestina. Arab Saudi bahkan memperingatkan AS atas sikapnya yang hendak memveto tindakan Palestina. Diplomat Arab Saudi menyerukan AS agar tidak menjadi racun dalam proses keanggotaan Palestina di PBB. Arab Saudi mengancam tidak akan melanjutkan kerja sama lagi dengan AS bila AS memveto upaya Palestina.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahkan akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang memperbaharui status keanggotaan Palestina di PBB.
"Kami ingin mendapat keanggotaan penuh, dan meminta resolusi kepada DK PBB," ujar Abbas, seperti dikutip The State, Rabu (14/9/2011).
Saat ini, status Palestina di PBB adalah sebagai negara pengamat dan status ini merupakan status terendah dalam keanggotaan PBB. dengan status ini, palestina tidak diberikan hak voting.
Tindakan Palestina yang hendak memperbaharui statusnya di PBB dikecam oleh Israel, dan Israel menyatakan tindakan Palestina adalah unilateral dan melanggar Kesepakatan Oslo 1993.
"Perdamaian hanya akan dicapai lewat negosiasi, bukan secara unilateral," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel juga mengancam akan melakukan tindakan bila Palestina mencoba untuk meminta keanggotaan penuh di PBB. Sementara itu, Presiden AS Barack Obama juga akan mencetuskan hak vetonya terhadap langkah Palestina.
Di tengah ketegangan dalam kasus status Palestina, Rusia, Turki, dan Arab Saudi tampil sebagai pendukung Palestina. Turki bahkan menegaskan, pengakuan berdirinya negara Palestina adalah sebuah keharusan, bukan sebagai pilihan.
Rusia yang sejak dulu menjadi mitra bagi Palestina juga menyatakan akan selalu mendukung Palestina. Arab Saudi bahkan memperingatkan AS atas sikapnya yang hendak memveto tindakan Palestina. Diplomat Arab Saudi menyerukan AS agar tidak menjadi racun dalam proses keanggotaan Palestina di PBB. Arab Saudi mengancam tidak akan melanjutkan kerja sama lagi dengan AS bila AS memveto upaya Palestina.
www.tempointeraktif.com, (rhs)international.okezone.com
No comments:
Post a Comment