"Desakan itu tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga pengguna jasa TKI di Saudi. Termasuk keluarga kerajaan," kata Staf Khusus Menakertrans Abdul Wahid Maktub di Jakarta, Selasa (12/6).
Menurutnya, banyak yang bertanya kapan penempatan TKI ke Saudi dibuka lagi. Berkaitan dengan itu, ia meminta semua pihak terkait agar bijak dalam menyikapi program penempatan TKI, khususnya ke Arab Saudi.
Di antara mereka, ujar mantan konjen dan dubes itu, menyatakan pemerintah tidak berhak melarang warganya mencari penghidupan di luar negeri. "Mereka berargumen bahwa mencari kerja dan meraih penghidupan yang layak adalah hak semua warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar," kata Maktub.
Mereka juga berpendapat, jika pemerintah melarang warga bekerja, pemerintah berkewajiban memberi peluang kerja dengan upah yang memadai seperti di luar negeri.
Maktub mengakui dari segi statistik jumlah TKI bermasalah di Arab Saudi relatif kecil, kurang dari 1%. Tetapi satu saja TKI bermasalah, sebenarnya sudah terlalu banyak. "Artinya, kedua pihak (Indoensia dan Saudi) harus melakukan perlindungan maksimal terhadap TKI informal yang secara faktual belum bisa melindungi dirinya sendiri," katanya. (Ant/OL-01) MICOM
Maktub mengakui dari segi statistik jumlah TKI bermasalah di Arab Saudi relatif kecil, kurang dari 1%??
ReplyDeleteah masa sih? coba beberkan data nya
Maktub mengakui dari segi statistik jumlah TKI bermasalah di Arab Saudi relatif kecil, kurang dari 1%??
ReplyDeletegak percaya